Sistem Ekonomi Yang Dianut Indonesia

Pengertian Sistem Ekonomi


Sistem Ekonomi Indonesia-. Sebelum lebih jauh membahas tentang sistem ekonomi yang dianut indoensia, Mari kita bahasa apa sih sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi adalah suatu cara mengatur semua aktivtas atau kegiatan ekonomi yang ada di duatu negara baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh swasta untuk mencapai kesejahteraan. Di dalam suatu negara sistem ekonomi diharapkan dapat digunakan untuk memkasimalkan sumber daya yang ada di dalam negara tersebut untuk kemakmuran rakyatnya. 

Sistem Ekonomi Yang Dianut Indonesia


Sistem Ekonomi Yang Dianut Indonesia
Sistem Ekonomi Yang Dianut Indonesia

Di dunia ini negara punya sistem ekonominya sendiri-sendiri, speerti amerika dengan sistem ekonomi liberalnya, Rusia dengan sistem ekonomi sosialisnya dan lain-lain. 

Pada mulanya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal yang semua kegiatannya diserahkan kepada rakyat, Namun itu tidak beratahan lama, kemudian Indonesia merubah sistem ekonomi menjadi Sosialis pada masa Era PKI. Dan setelah era Orde baru sistem ekonomi indonesia berubah menjadi sistem ekonomi demokrasi. 

Seperti yang telah ditetapkan UUD 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34 Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi. Ekonomi demokrasi adalalah sebuah sistem perekonomian yang merupakan wujud dari falsafah pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari , oleh dan untuk rakyat.

Sistem ekonomi demokrasi ini melibatakn seluruh rakyat untuk berkontribusi dalam usaha untuk kemakmuran bangsa dan negara. Dan peran pemerintah sendiri adalah sebagai pembimbing untuk mengarahkan.

Ciri - Ciri Positif  Sistem Ekonomi demokrasi

  1. Semua sumber daya alam yang ada di dalamnya baik itu hasil bumi atau yan lainnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat seutuhnya 
  2. Perekonomian dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekluargaan
  3. Cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan mnguasai hidup orang banyak harus dikuasi negara
  4. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatanya tidak diperbolehkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat
  5. Fakir miskin dan dan anak-anak yang terlantar semuanya dipelihara oleh negara
  6. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaan yang mereka inginkan serta mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
  7. Skil, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dala bataasa-batas yang tidak merugikan orang lain.

Ciri - Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

  1. Sistem Etatisme dimana negara beserta pemerintahannya bisa saja bersifat dominan serta dapat mendesak dan mematikan potensi unit-unit ekonomi ekonomi diluar sektor negara.
  2. Persaingan yang tidak sehat yang dimana terjadi pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat banya
  3. Persaingan yang dapat saling menancurkan serta dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain ini dapat berakibat kelemahan struktural ekonomi negara


Landasan Sistem Ekonomi Indonesia


Secara normatif  landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan itu maka  sistem ekonomi Indonesia ialah sebuah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi satu hal yang penting dan paling utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan  merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya,  yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal    UUD tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, dimana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Para Pelaku Ekonomi 


1. Rumah Tangga Keluarga

Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi, antara lain : tenaga kerja dan barang – barang modal. Faktor – faktor produksi terseut akan ditawarkan kepada perusahaan, sehingga rumah tangga memperoleh penghasilan.

2. Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan produksi (menghasilkan barang). Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman. Oleh karena itu, melakukan kerja sama dengan masyarakat luar negeri sangat diperlukan karena pada dasarnya sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain.

4. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dalam mengembangkan usahanya koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

5. Negara/pemerintah

Pemerintah adalah badan – badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

a. Kegiatan Konsumsi Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.

b.  Kegiatan Produksi Pemerintah

Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Sekian pembahasan tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia



EmoticonEmoticon